KABAR PENDIDIKAN

Tuntut Kesejahteraan dan Angkat Status PPPK, Rombongan Guru Madrasah Swasta FGSNI Bojonegoro Bertolak ke Jakarta Besok

Redaksi
Senin, 18 Mei 2026
Bojonegoro
Banner FGSNI Kabupaten Bojonegoro
Banner aksi FGSNI Kabupaten Bojonegoro menuntut kesejahteraan dan penghapusan diskriminasi guru madrasah swasta. (Foto: Dok. FGSNI)

BOJONEGORO – Pengurus Cabang Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) Kabupaten Bojonegoro bersiap mengambil langkah nyata demi memperjuangkan nasib para pahlawan tanpa tanda jasa. Bersinergi erat dengan jajaran pengurus FGSNI Pusat, PC FGSNI Bojonegoro dipastikan akan memberangkatkan puluhan delegasi guru madrasah swasta menuju ibu kota.

Pemberangkatan rombongan ini merupakan tindak lanjut langsung dari agenda besar yang diinisiasi oleh Pengurus Pusat FGSNI, yaitu aksi Silaturahmi Akbar Guru Swasta (SIAGA) yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada Rabu, 20 Mei 2026.

Satu Rombongan Bus Siap Bertolak dari DPRD

Ketua PC FGSNI Kabupaten Bojonegoro, Moh. Burhanudin, S.Pd., M.A.P., mengonfirmasi bahwa segala persiapan teknis pemberangkatan delegasi dari Bumi Angling Dharma telah rampung. Rombongan dijadwalkan berangkat satu hari sebelum acara puncak dimulai.

Agenda Pemberangkatan Rombongan:
  • Hari / Tanggal : Selasa, 19 Mei 2026
  • Waktu : 13.30 WIB – selesai
  • Tempat : Halaman Kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro
  • Jumlah Peserta : 51 (lima puluh satu) guru swasta dalam satu rombongan bus

Suarakan Tuntutan: Angkat PPPK dan Hapus Diskriminasi

Aksi SIAGA di Jakarta nanti membawa misi besar yang menyangkut hajat hidup dan kepastian status para pendidik. Berdasarkan aspirasi yang berkembang, ada beberapa poin krusial yang akan disuarakan bersama Ketua Umum FGSNI, Agus Muhtar, S.H.I, di tingkat pusat, antara lain:

  • Menuntut Kesejahteraan: Mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih nyata terhadap regulasi kesejahteraan guru madrasah swasta.
  • Pengangkatan Menjadi PPPK: Mendesak dibukanya formasi dan kemudahan jalur pengangkatan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khusus untuk guru madrasah swasta.
  • Hapus Diskriminasi: Menuntut kesetaraan perlakuan, hak, dan kebijakan antara guru di bawah naungan sekolah negeri dan madrasah swasta.
"Kami berangkat dengan satu suara, satu perjuangan, and satu tujuan. Ini demi mewujudkan Guru Madrasah Bermartabat, Bangsa Berdaulat. Kami memohon doa restu dari seluruh masyarakat Bojonegoro agar perjalanan dan perjuangan 51 perwakilan guru besok diberikan kelancaran serta membawa hasil yang membawa berkah," ujar Moh. Burhanudin.

Pilihan titik keberangkatan di halaman Kantor DPRD Bojonegoro juga dinilai simbolis sebagai bentuk pemberitahuan tidak langsung kepada wakil rakyat di daerah, bahwa perjuangan guru swasta Bojonegoro kini tengah bergerak menuju panggung nasional. (Red)